Penataan sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan kini bergeser ke jalur yang lebih resmi setelah Polda Sumsel menggandeng SKK Migas. Fokus utama kerja sama ini adalah memastikan aktivitas yang selama ini berjalan di wilayah abu-abu bisa masuk ke mekanisme yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan.
Pembahasan antara kedua pihak menitikberatkan pada verifikasi faktual di lapangan dan penataan aktivitas minyak masyarakat. Dengan langkah itu, pengelolaan sumur minyak rakyat tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan perizinan, tetapi juga menyangkut keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kepentingan penerimaan negara.
Keselamatan dan kepatuhan jadi ukuran utama
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa legalisasi sumur minyak rakyat harus dipahami secara menyeluruh. Menurut dia, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses legalisasi.
“Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan,” kata Sandi. Ia juga menyampaikan bahwa penataan ini diarahkan untuk mendukung target lifting minyak nasional sekaligus menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah di sektor energi.
Polda Sumsel memandang legalisasi bukan semata upaya menertibkan aktivitas masyarakat. Langkah tersebut juga diposisikan sebagai bagian dari dorongan menuju swasembada energi nasional.
Musi Banyuasin disiapkan jadi contoh awal
Dalam pembahasan bersama SKK Migas, Kabupaten Musi Banyuasin atau Muba disebut sebagai wilayah yang disiapkan menjadi percontohan. Daerah ini direncanakan sebagai pilot project penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang mengikuti Standard Operating Procedure atau SOP.
Model tersebut akan dikawal melalui pengawasan terpadu dan verifikasi lapangan. Dengan pola seperti ini, proses penataan diharapkan lebih terukur, transparan, dan bisa menjadi acuan jika nantinya diterapkan ke wilayah lain yang memiliki karakter serupa.
Pola percontohan itu juga ditujukan untuk memberi dasar yang jelas bagi aktivitas warga yang selama ini berada di area abu-abu. Ketika berada dalam sistem resmi, kegiatan masyarakat diharapkan berjalan di bawah pengawasan yang lebih baik dan dalam kerangka hukum yang lebih pasti.
Tekan risiko dari praktik tanpa aturan
Penataan sumur minyak rakyat juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi praktik illegal drilling. Polda Sumsel menilai, aktivitas yang tidak tertib kerap menimbulkan risiko tinggi, baik bagi pekerja maupun lingkungan di sekitar lokasi.
Risiko itu tidak hanya datang dari potensi kecelakaan kerja. Aktivitas tanpa aturan juga dapat memicu pencemaran serta gangguan keamanan di wilayah tambang, sehingga penertiban dinilai perlu dilakukan secara hati-hati namun tegas.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya menjelaskan bahwa pendekatan yang dipakai tetap mengutamakan pencegahan dan pembinaan. Namun, penegakan hukum tetap akan dilakukan jika masih ada aktivitas yang berjalan di luar mekanisme resmi.
Pengawasan berlanjut setelah pertemuan awal
Kerja sama Polda Sumsel dan SKK Migas tidak berhenti pada pembahasan awal di Ruang Delegasi Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Keduanya akan terus mengawal proses melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan agar penerapan aturan di lapangan berlangsung konsisten.
Sandi menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi aktivitas ilegal yang tetap berjalan di luar aturan. “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati,” ujarnya.
Menurut Nandang, arah akhir dari program ini adalah transformasi pengelolaan sumur minyak masyarakat agar memberi manfaat bagi warga dan negara. Karena itu, sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mendorong Sumatera Selatan menjadi model nasional dalam penataan sumur minyak rakyat.
Polda Sumsel menempatkan profesionalitas, transparansi, dan kepentingan nasional sebagai dasar pelaksanaan program ini. Dengan arah tersebut, legalisasi sumur minyak rakyat diharapkan mampu menghadirkan pengelolaan yang lebih aman sekaligus memperkuat manfaat ekonomi dari kegiatan yang sebelumnya berada di luar jalur resmi.
Source: www.viva.co.id
